PARPOL & Tokoh Masyarakat OKU Inginkan Pemerintahan Yang Efektif dan Definitif

oleh
Pengurus Parpol sedang meneliti dan membaca poin kesepakatan bersama

BATURAJA,Samudra.News-Pimpinan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat Ogan Komering Ulu (OKU) melaksanakan pertemuan guna merespon kondisi pemerintahan di Bumi Sebimbing Sekundang yang sudah hampir enam (6) bulan dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh). Pertemuan berlangsung di rumah Ketua DPC PDI Perjuangan Fahlevi Maizano, Rabu (15/9/2021).

Dari pantauan media, acara tersebut dihadiri oleh Ketua dan Pengurus Partai Politik Pengusung Pasangan H. Kuryana Azis dan Johan Anuar pada Pilkada 2020 lalu, parpol tersebut terdiri dari, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Gerindra, PDIP, PKS, PPP, PKB, Partai Demokrat, dan PBB, PKPI dan Partai Berkarya.

Ketua Gerindra menyampaikan pendapat tentang kesepakatan

Akhirnya semua Partai Pengusung Kuryana Azis-Johan Anuar (BEKERJA Lanjutkan) pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu, baik yang berada dalam Parlemen maupun diluar Parlemen menginginkan dan membuat pernyataan sikap agar pemerintahan di OKU yang efektif dan definitif.

Kondisi pemerintahan di OKU pasca Pilkada 2020 yang tak kunjung memiliki Bupati definitif akhirnya mendapat reaksi dari semua Partai Politik pengusung pasangan BEKERJA yang ada di Kabupaten OKU. Acara tersebut dikomandoi oleh mantan anggota DPRD Provinsi yang saat ini menjadi Ketua DPC PDIP.

Fahlevi Maizano atau yang biasa disapa Boy mengatakan, mencermati perkembangan dan dinamika politik serta keinginan masyarakat setelah adanya kejadian luar biasa yang menimpa Kabupaten OKU pasca meninggalnya H. Kuryana Azis  sebagai Bupati terpilih di Pilkada 2020 dan Wakil Bupati terpilih Johan Anuar yang tersangkut persoalan hukum.

Ketua PDIP menjelaskan maksud dan tujuan kesepakatan bersama

Maka dengan ini Pimpinan Partai Politik yang ada di Kabupaten OKU merasa bertanggung jawab dengan kelangsungan Pemerintahan yang Efektif (2020-2024). Dalam pertemuan tersebut para Pimpinan Parpol menilai bahwa roda pemerintahan Kabupaten OKU yang dalam 6 bulan terakhir dipimpin oleh pelaksana harian (Plh) Bupati berjalan tidak efektif.

Baca Juga :   POLRES OKU LAKUKAN SIMULASI PENGAMANAN GANGUAN PILKADA

Menurut Boy, itu disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh Plh. Bupati dalam mengambil kebijakan dan hal itu merugikan kepentingan masyarakat OKU. Dalam pertemuan tersebut juga tercapai kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh sepuluh (10) Pimpinan Parpol Pengusung BEKERJA.

Kami Pimpinan Partai Politik yang ada di Kabupaten OKU merasa bertanggung jawab dengan keberlangsungan Pemerintah di Kabupaten OKU yang efektif (2020-2024), Kata Si Boy yang aktif sebagai Pengacara ini.

Ketua Partai PBB sedang teken kesepakatan bersama

Ditambahkan Boy, ada 3 poin yang menjadi kesepakatan bersama dari pertemuan 10 Parpol tersebut yakni : Pertama demi efektifitasnya pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kabupaten OKU, maka Eksekutif dan Legislatif harus segera mengambil langkah-langkah  demi berlangsungnya pemerintahan Kabupaten OKU.

Kedua untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan berkesinambungan maka diperlukan pemerintahan yang Definitif, yang harus dipersipkan oleh Legislatif bersama Eksekitif sehingga tujuan dari Pemerintahan Daerah dapat di implementasikan.

Ketiga, dari pernyataan bersama ini, kami Partai Politik yang ada di Kabupaten OKU akan menindaklanjutinya, selanjutnya untuk mengeluarkan sikap dan nota kesepahaman untuk langkah konkrit dari pertemuan hari ini, pungkasnya (yudi).