BATURAJA OKU-Belakangan rencana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta ke luar Jawa berhembus kencang. Baru baru ini presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau beberapa tempat di Kalimantan diantaranya Bukit Soeharto Kalimantan Timur. Isu tersebut akan segera menjadi kenyataan karena Presiden Jokowi telah memutuskan hal tersebut dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Dari informasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ada tiga alternatif yang ditawarakan ke Presiden Jokowi. Alternatif pertama yaitu Ibu Kota tetap berada di Jakarta, lalu daerah di sekitar Istana Negara dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian dan lembaga. Alternatif kedua, pusat pemerintahan dipindah ke luar Jakarta namun masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta. Sedangkan alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.
Faisal Saleh mantan Anggota DPR RI dari Partai Golkar berasal dari Baturaja yang berdomisili di Jakarta, saat diminta pendapatnya bagaimana kalau Lampung menjadi Ibu Kota Negara Indonesia selain Kalimantan, Ia dengan tegas menyetujui Lampung sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Menurutnya Lampung sangat dekat dengan pulau Jawa, Lampung memiliki segalanya baik itu berupa SDM, SDA, Bandara Internasional, Universitas Negeri, Jalan Tol sarana Internet dan Infrastruktur pendukung lainnya, ujar putra mantan Bupati OKU HM. Saleh Hasan, SH ini.
Dilanjutkannya, beberapa alasan yang menjadi latar belakang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Lampung ialah kepadatan penduduk. Selain itu, ibu kota baru hendaknya merupakan daerah yang menjadi jalur persinggahan dan belum dikembangkan sehingga bisa memacu pembangunan juga bisa menjadi alasan pemindahan ibu kota. Ibu kota baru yang dipilih biasanya berada di daerah yang dianggap netral terhadap kelompok etnis atau agama, bisa mendorong persatuan dan kesatuan, keamanan serta kemakmuran.
Kondisi DKI Jakarta yang saat ini memikul dua beban sekaligus, sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, juga pusat bisnis. Apakah di masa depan kota ini masih mampu memikul beban itu, tentu tidak. Banyak negara yang telah memikirkan dan mengantisipasi arah perkembangan negara mereka di masa mendatang dengan memindahkan ibu kota negara. Contohnya Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Amerika, Kanada, dan lain-lain.
Sebenarnya di Indonesia, gagasan memindahkan ibu kota juga sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan selalu menjadi wacana di setiap era presiden, tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Pembahasan ini tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek semata, namun, terutama kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanan menuju negara maju. Pemindahan ibu kota adalah sebuah proses yang tidak singkat dan berbiaya besar. Di antaranya mengenai pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung.
Ia juga mengatakan perpindahan ibukota pemerintahan yang baru harus memenuhi beragam kriteria dalam rangka menjadikan ibukota baru sebagai upaya menjadi Indonesia centris dan mampu mengungkit pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Indonesia serta menjadi poros maritim dunia.
Menurutnya, kawasan Timur Lampung dianggap paling tepat sebagai lokasi yang memenuhi beragam kriteria sebagai ibukota baru yang ideal. Kawasan Timur Lampung relatif aman dari bencana baik gempa maupun tsunami dan masih banyak tanah milik pemerintah yang jumlahnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektar, katanya
Apalagi kalau mengharapkan peran swasta dan investor dalam pembiayaan ibukota pemerintahan baru tersebut, tanpa pertimbangan ekonomi tentu swasta/investor akan enggan untuk ikut berpartisipasi. Ibukota pemerintahan baru harus mampu menerima secara terbuka pendatang dari berbagai SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan juga luar negeri, Lampung sudah terbukti puluhan tahun hidup berdampingan dengan 32 suku bangsa dengan damai. Pungkasnya (yudi)
