JAKARTA-Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu malam (6/10/2019).
Tiga orang lainnya juga turut ditangkap terkait dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) di Lampung Utara.
Agung merupakan putra kelahiran Kotabumi, Lampung Utara. Dia lahir pada 17 Agustus 1982 silam. Agung adalah Bupati Lampung Utara dua periode. Ia sebelumnya menjabat sebagai Bupati periode 2014-2019 dan kembali terpilih untuk periode 2019-2024.
Agung yang berpasangan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Budi Utomo saat itu diusung koalisi partai NasDem, Gerindra, PAN, dan PKS. Ia dan Budi berhasil meraih 162.426 suara atau 50,85 persen dan mengalahkan dua calon lain.
Agung menjadi Bupat ke lima di Lampung yang ditangkap KPK dan Bupati ke empat yang terjaring OTT KPK di Provinsi Lampung dan ia baru 7 bulan dilantik sebagai Bupati Lampung Utara.
Beberapa hari sebelum OTT KPK di Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara melantik 80 pejabat eselon II, III dan IV.
Ironinya saat melantik bawahannya, Agung mengingatkan bawahannya tidak korupsi.
Jangan urusi tupoksi orang, urus saja diri sendiri. Jangan KKN. Sekarang ini uang Rp 20 ribu saja sudah menjadi sorotan, katanya.
Video pelantikan tersebut kini muncul kembali muncul dan menjadi viral karena berlawanan dengan kondisinya saat ini. Pelantikan dilakukan oleh Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Jumat (27/10/2019).
Di eselon II yang dimutasi yakni Sanny Lumy sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi menjadi kepala Dinas Perikanan. Kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabat oleh Syahrizal Adhar, yang sebelumnya kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Jabatannya digantikan oleh Syahbudin yang sebelumnya Kadis PU PR. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Amran Yazid, menjadi staf ahli bidang pemerintahan. Kemudian asisten I diisi oleh Azwar Yazid yang sebelumnya staf ahli.
Saat itu Agung menaruh harapan kepada pegawai yang baru dilantik. Ia meminta kepada pejabat yang baru diangkat untuk terus berinovasi. Perintah dari Bupati hendaknya dilaksanakan karena kepentingan rakyat adalah yang utama.
Segera pelajari tugas pokok dan fungsinya dalam jabatannya yang baru. Jangan urusi tupoksi orang, urus saja diri sendiri. Jangan KKN. Sekarang ini uang Rp 20 ribu saja sudah menjadi sorotan, pungkasnya (int).
