BATURAJA OKU-Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKU tahun 2018. Kegiatan berlangsung dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten OKU yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten OKU, Zaplin Ipani, SE didampingi Wakil Ketua Ferlan ID Murod, di Ruang Rapat Paripurna DPRD OKU, Selasa (14/05).
Turut hadir Bupati OKU Drs. H. Kuryana Azis, Sekda OKU Dr. Drs. H. Achmad Tarmizi, SE, MT, MSi, MH, Sekwan A. Karim, MT, unsur Forkopimda Kabupaten OKU, Kepala OPD, Para Anggota Dewan, Ketua partai politik, dan tamu undangan lainnya. Pada rapat paripurna terdahulu, kita telah mengikuti dan mendengarkan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten OKU Tahun 2018 yang disampaikan oleh saudara Bupati OKU.
Fraksi Golkar dengan juru bicara Ir. H. Syaifuddin, AB menyampaikan pandangannya, atas laporan diantaranya tentang realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.412.521.219,21, realisasi belanja daerah sebesar Rp. 1.216.923.485.307,98, transfer bantuan keuangan sebesar Rp. 202.250.207.010,- serta pembiayaan netto sebesar Rp. 94.775.750.462,58,- berdasarkan urai tersebut di atas, secara keseluruhan komponen APBD Kabupaten OKU Tahun anggaran 2018 telah terealisasi dengan baik, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp. 88.123.967. 363,81,-
Fraksi Golkar menyampaikan usul dan saran diantaranya : mengharapkan kepada Pemkab OKU melalui dinas terkait untuk menambah kendaraan pengangkut sampah untuk mengatasi penumpukan sampah yang saat ini masih terkendala. Farksi Golkar juga mengusulkan penerangan lampu jalan disepanjang jalan di kota Baturaja. Forum masyaraat Sukajadi bersatu mengharap perusahaan PT Semen Baturaja menjadikan Kota Baturaja menjadi kantor pusat dan juga meminta CSR terhadap ring satu khususnya kelurahan Sukajadi serta saat penerimaan tenaga kerja mengutamakan warga ring satu.
Fraksi Demokrat dengan juru bicara Yopi Sahrudin, SSos mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab OKU untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kemampuan keuangan daerah merupakan upaya yang harus senantiasa dilakukan, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang semakin luas, nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. Dari berbagai penjelasan saudara Bupati tentang LPJ tahun anggaran 2018.
Fraksi Demokrat sebagaimana yang kita ketahui laoran keuangan Pemkab tahun anggaran 2018 telah melalui audit dari BPK RI perwakilan Sumatera Selatan dan telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), oleh karena itu Fraksi Demokrat sangat mengapresiasi Pemkab dalam pengelolaan Anggaran Daerah, seraya tetap menekankan kepada Pemkab agar tetap mempertahankan opini yang dicapai dan terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran yang akan datang.
Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicaranya H, Azuzandri,SH menyampaikan ucapan selamat dan mengapresiasi kepada Pemkab OKU atas pencapaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) OKU tercepat ke dua se-Indonesia dan kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke empat kalinya dari BPK RI perwakilan Sumsel. Perestasi ini merupakan kebanggaan dan capaian prestasi senergitas antara eksekutif dan legislatif secara akuntabel dan kredibel perlu kita jaga dan dipertahankan.
Fraksi PDIP menyampaikan tanggapan, mengusulkan dan saran terkait pandangan umumnya : Pertama, Sektor PAD khususnya pajak daerah yang realisasinya hanya sebesar hanya 97,68 % atau tercapai sebesar Rp 43.504.672.972,00 sektor ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun anggaran 2017 yaitu 114,46 % dari target, ini menjadi perhatian kita bersama untuk ditingkatkan pada tahun mendatang. Fraksi PDIP juga menyoroti tentang pembangunan gedung rumah sakit Ibnu Soetowo yang sampai saat ini belum ada informasi mengenai kapan akan dilaksanakan pembangunannya, apalagi gedung yang sebelumnya sudah dirobohkan, kiranya menjadi perhatian kita bersama.
Fraksi PKS, Nasional Demokrat dan PKB menyoroti LKPJ Bupati tahun 2018, terkait aspek pendapatan yang berdasarkan Peraturan Daerah No 7 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten OKU tahun anggaran 2018. Ketiga Fraksi menyanyangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga tidak sesuai dengan target yang diinginkan.
Namun, secara keseluruhan pihaknya menilai LKPJ Bupati OKU 2018 sudah cukup baik, dan berharap Pemkab OKU melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait aspek APBD pada periode yang akan datang guna meningkatkan pencapaian pembangunan di Kabupaten OKU. Selain itu, apresiasi disampaikan oleh mayoritas Fraksi atas kerja keras dan upaya maksimal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten OKU selama tahun anggaran 2018. Menurut mereka pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik.
Apresiasi juga diberikan atas seluruh capaian dan penghargaan WTP ke empat kalinya secara berturut-turut dari dari BPK RI perwakilan Sumsel dan pelaporan keuangan pemerintah daerah tercepat ke dua se-Indonesia yang diraih Pemerintah Kabupaten OKU selama tahun 2018. Fraksi PKB menambahkan permasalahan yang berkembang dimasyarakat yakni berkaitan tentang perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan kabupaten, juga pelayanan PDAM yang tidak berkualitas dimana air yang dihasilkan keruh dan berbau. PDAM terkesan kerjanya asal-asalan tidak berkompeten, diharapkan kedepannya ada perbaikan kenerja Direksi dan Staf PDAM sehingga bekerja secara profesional. Pungkasnya (Adv/Samudra.news)
