BATURAJA,Samudra.News-Satu tahun sejak ditinggal Bupati OKU Kuryana Azis yang meninggal dunia, kemudian ditunjuklah pelaksana harian (Plh) Bupati yang tercatat dalam rekor jabatan Plh. Bupati terlama sepanjang sejarah pemerintahan. Aliansi Masyarakat Peduli OKU (AMP-OKU) menggelar Demo di Halaman DPRD OKU, Selasa (8/2/2022).
Salah satu pimpinan demo dari Aliansi Masyarakat Peduli OKU (AMP-OKU) Josie Robert mengatakan, OKU tidak butuh Plh. Bupati, tapi yang dibutuh pemimpin yang memiliki kewenangan penuh sehingga bisa menjalankan roda dan tata kelola pemerintahan yang baik di OKU ini, ujarnya berapi-api.
Terbukti hampir setahun OKU dibawah pimpinan Plh. Bupati kondisi OKU semakin terpuruk. Banyak Kepala Dinas (Kadin) yang tak becus menjalankan tugas serta defisitnya anggaran di OKU dan bertumpuknya hutang Pemkab OKU.
Ia juga mendesak agar DPRD OKU segera membentuk Pansus terkait buruknya tata kelola pemerintahan di OKU serta menuntut DPRD OKU untuk segera mendesak Gubernur Sumsel menunjuk PJ Bupati OKU siapapun orangnya, kami tidak peduli, ujarnya.
DPRD OKU jangan lepas tanggung jawab dengan Masyarakat OKU, karena DPRD merupakan perpanjangan keluh kesah masyarakat yang hampir setahun ini terkait pejabat Plh. Bupati OKU yang sangat tidak dibutuhkan rakyat OKU, karna rakyat OKU butuh PJ, tegasnya.
Robet juga mempertanyakan kinerja wakil rakyat yang dinilai tak punya nyali alias melempam karena tidak ada yang berani mendesak Gubernur Sumsel Herman Deru untuk menetapkan PJ Bupati OKU.
Penunjukan Plh Bupati pun pernah ditentang oleh wakil rakyat OKU dan masyarakat peduli dengan perundang undangan, karena yang semestinya menjabat Plh. Bupati OKU adalah Sekda OKU. Namun karena sesuatu dan lain hal ditunjuk langsung oleh Gubernur Sumsel. Jika Sekda OKU tidak sanggup harusnya dia mengundurkan diri dari Jabatannya ini perintah Undang-undang.
Sementara itu Koordinator aksi Bowo Sunarso mengatakan, Plh. Bupati tidak memiliki kewenangan secara penuh dan mandiri dalam mengelolah Pemerintahan di Kabupaten OKU.
Kondisi ini berdampak pada buruknya tata kelola pemerintahan yang berakibat pada besarnya devisit anggaran dalam APBD Kabupaten OKU pada tahun 2021 dan terkatung-katungnya sistem administrasi kepegawaian yang berimbas pada nasib ribuan PNS/ASN di Pemkab OKU baik yang Pensiun maupun yang akan menjadi ASN, katanya.
Dilanjutkannya, kondisi ini juga seolah dilakukan dengan sengaja atas kepentingan Politik di Provinsi Sumsel. Sehingga menyengsarakan masyarakat OKU. Hal ini terbukti hingga saat ini belum juga ditunjuknya PJ Bupati OKU oleh Gubernur Sumsel. Oleh sebab itu katanya di Pilkada mendatang jangan kita pilih Gubernur sekarang yang menyengsarakan rakyat OKU, tegasnya.
“Pak Gubernur Yang Terhormat, jangan karena kepentingan politik anda (Herman Deru-Red) mengorbankan dan menyengsarakan masyarakat OKU, sekali lagi ia menghimbau agar masyarakat OKU jangan memilih Gubernur yang ingkar janji dan menyengsarakan semua elemant masyarakat OKU” teriaknya.
Ditambahkan Koordinator Aksi, kondisi ini juga diperburuk dengan Plh. Bupati OKU yang terkesan hanya melakukan tebar pesona, tanpa adanya kinerja nyata membangun Kabupaten OKU. “Bahkan Plh. Bupati OKU melakukan kesalahan fatal dengan menerbitkan Peraturan Bupati OKU Nomor 9 tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan ditengah keterpurukan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Ketua DPRD OKU Ir. H. Marjito Bachri yang menemui aksi masa Aliansi Masyarakat Peduli OKU (AMP-OKU) mengatakan, mengapresiasi aksi yang dilakukan peserta aksi masa karena peduli dengan nasib masyarakat dan semua element masyarakat di Bumi Sebimbing Sekundang ini. Ia juga mengatakan selama ini sudah berusaha agar PJ segera ada di OKU. Dengan adanya aksi ini tentu kami akan segera meneruskan aspirasi dari masyarakat OKU ke Gubernur Sumsel, pungkasnya (yudi).
