BATURAJA OKU-DPRD Kabupaten OKU melaksanakan pembahasan terkait dengan RAPBD Tahun Anggaran 2020. Oleh karena itu selama satu minggu ini DPRD Kabupaten OKU melakukan marathon kegiatan Rapat Paripurna.
Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD terhadap Rancangan APBD OKU Tahun Anggaran 2020. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Yoni Risdianto di Gedung DPRD OKU, Senin (18/11/2-19).
Dari pantauan media, Wabup OKU Drs. Johan Anuar, SH, MM menghadiri Rapat Paripurna ke V DPRD Kabupaten OKU untuk masa persidangan pertama tahun sidang 2019, Wakil Ketua I DPRD Yudi Purna Nugraha, SH. Forkopimda OKU, Sekda OKU Dr. Drs. Ir. H. Achmad Tarmizi, SE, MT, MSi, MH, Kepala OPD, Kabag, Camat dan undangan lainnya.
Agenda rapat penyampaian laporan hasil rapat kerja Komisi-Komisi DPRD Kabupaten OKU bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD OKU. Rapat dibuka oleh Wakil Ketua DPRD OKU Yoni Risdianto dan rapat paripurna ini bersifat terbuka untuk umum.
Komisi I dengan juru bicaranya Soderi Tario, SE menyampaian hasil laporan rapat kerja Komisi I bersama mitra kerja Oganisasi Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2020.
Rapat kerja Komisi I DPRD OKU bertujuan untuk membahas dan meneliti APBD Pemkab OKU Tahun Anggaran 2020, hal ini dapat dijadikan masukan bagi Badan Anggaran DPRD OKU guna pembahasan lebih lanjut, serta untuk menyatukan persepsi antara Komisi I DPRD OKU bersama OPD terkait, ujarnya.
Komisi II dengan juru bicara Naproni, ST, Skom menyampaian hasil rapat kerja Komisi II DPRD OKU dengan Dinas/Kantor, Badan satuan kerja daerah terkait dalam rangka pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemkab OKU Tahun Anggaran 2020.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Komisi II dan mitra kerja terkait, pembahasan anggaran yang diajukan oleh masing-masing SKPD dalam pembahasannya tidak banyak mengalami perubahan, pergeseran, baik itu judul kegiatan, program kegiatan, plafon anggaran maupun draf rancangan anggaran, tuturnya.
Komisi III dengan juru bicara H. Adip Kailani menyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai alat tolak ukur perencanaan pembangunan pada tahapan-tahapan yang akan dicapai.
Disamping itu struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan optimal apabila pencapaian seluruh komponen pendapatan dan belanja diukur dalam sebuah proyeksi kinerja Pemkab OKU secarah menyeluruh, pungkasnya (yudi).
