JAKARTA,Samudra.News-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menerima silaturahmi dan kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, beserta rombongan Pengurus Teras Partai Nasdem. Bertempat di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (22/2/2023).
Ketua Umum Demokrat AHY akan didampingi Sekjen Teuku Riefky, Bendahara Renville Antonio, Waketum Benny K Harman, Wasekjen Renanda Bachtar, Ka BPOKK Herman Khaeron, Ka Bappilu Andi Arief, Ka Bakomstra Herzaky, dan beberapa pengurus teras lainnya.
Rencananya, Surya Paloh beserta rombongan akan tiba di Kantor DPP Partai Demokrat sekitar pukul 10.00 WIB. Ketum AHY didampingi Sekjen Teuku Riefky dan Pengurus teras lainnya, akan menyambut langsung Surya Paloh.
Kedua tokoh nasional ini akan membicarakan isu-isu kebangsaan dan kerakyatan terkini, termasuk judicial review sistem pemilu proporsional terbuka, upaya penundaan pemilu, maupun upaya-upaya perubahan dan perbaikan yang harus dilakukan ke depannya.
Ditempat terpisah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim menyebut kunjungan Surya Paloh ke Kantor DPP Demokrat merupakan kunjungan balasan NasDem kepada AHY yang lebih dulu telah berkunjung ke Gedung NasDem Tower pada 2022 lalu.
“Iya kunjungan balasan,” ujar Hermawi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/2/2023). Hermawi menjelaskan, kedatangan Surya Paloh ke DPP Demokrat merupakan bentuk rangkaian silatruahmi politik yang dilakukan oleh NasDem.
Selain Demokrat, NasDem sebelumnya juga telah berkunjung ke kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Kantor DPP Partai Golkar menemui Airlangga Hartarto. “Ini silaturahmi, membahas agenda-agenda kebangsaan,” tutur Hermawi.
Terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut, AHY akan menyambut langsung kedatangan Surya Paloh di Kantor DPP Partai Demokrat-Jakarta, ujarnya.
Menurut Herzaky, Surya Paloh dan AHY akan membahas perihal isu kebangsaan dan kerakyatan terkini. “Termasuk judicial review sistem pemilu proporsional terbuka, upaya penundaan pemilu, maupun upaya-upaya perubahan dan perbaikan yang harus dilakukan ke depannya.
Termasuk juga pembentukan Sekretariat Perubahan, persiapan penandatangan MoU, dan deklarasi Koalisi Perubahan juga akan menjadi pokok bahasan di antara kedua tokoh nasional ini, pungkasnya (hmp).
