BATURAJA OKU,Samudra.News-Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD OKU sekaligus Anggota Komisi II DPRD OKU, Muhammad Abdul Ghofur, menyampaikan protes terbuka terhadap kebijakan anggaran Pemkab OKU yang dinilai belum berpihak secara adil kepada masyarakat Daerah Pemilihan dari (Dapil) IV. Protes tersebut disampaikan secara langsung dalam Rapat Paripurna DPRD OKU yang digelar di Gedung DPRD OKU.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd, Wakil Bupati OKU Ir. H. Marjito Bachri, Forkopimda OKU, Ketua DPRD OKU, Wakil Ketua I DPRD OKU, seluruh Anggota DPRD OKU, Kepala OPD dan undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Muhammad Abdul Ghofur menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKU yang mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Dari jumlah tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp76.993.526.695.
Namun, menurutnya, alokasi anggaran yang diterima Dapil IV sangat tidak sebanding. Ia mengungkapkan bahwa Dapil IV yang meliputi Tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Peninjauan, Kecamatan Sinar Peninjauan, dan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya (KPR), hanya memperoleh anggaran sekitar Rp400 juta.
“Dengan APBD OKU sebesar Rp1,5 triliun dan anggaran Dinas PUPR OKU Rp76.993.526.695, kenapa Dapil IV hanya mendapatkan Rp400 Juta? Ini sangat tidak masuk akal,” tegas Muhammad Abdul Ghofur dalam forum Rapat Paripurna tersebut.
Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di wilayah SP yang dinilai sudah rusak parah, terutama di SP 7 dan Sinar Kedaton, yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, sangat menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Sebagai Wakil Rakyat dari Dapil IV, Muhammad Abdul Ghofur menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan pembangunan di daerah pemilihannya. Namun, dengan anggaran yang sangat minim, upaya tersebut menjadi sulit direalisasikan, ujarnya.
“Saya menjadi Anggota Dewan ini ingin membangun, tapi kalau anggarannya hanya Rp400 juta, bagaimana kami mau membangun? Lalu apa yang harus kami sampaikan kepada masyarakat Dapil IV yang setiap hari mengeluhkan kondisi jalan rusak?” ujarnya dengan nada tegas.
Melalui forum resmi DPRD OKU tersebut, Fraksi Gerindra berharap Pemkab OKU dapat melakukan evaluasi dan pemerataan anggaran, khususnya untuk sektor infrastruktur, agar pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh wilayah, termasuk dari Dapil IV.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD OKU untuk menyuarakan aspirasi rakyat serta mendorong kebijakan anggaran yang lebih transparan, proporsional, dan berkeadilan.(**)
