BATURAJA,Samudra.News-Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Baturaja lakukan kunjungan kerja ke DPRD OKU dimana kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD OKU, Ir. H. Marjito Bachri di Ruang Kerjanya, Selasa (2/7/2024).
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Yahnu Wiguno Sanyoto, mengatakan bahwa kunjungan ini dilakukan karena ada beberapa agenda akademik yang memerlukan sinergitas dan kerjasama kelembagaan dengan instansi-instansi pemerintah, termasuk penyelenggara Pemilu, lembaga legislatif, bahkan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti kepolisian salah satunya.
Ia pun menjelaskan, sebagaimana diketahui bahwa Program Studi Ilmu Pemerintahan, walaupun masih di tahun 2027 direakreditasi, namun dokumen-dokumen pendukung proses akreditasi harus sudah disiapkan dari sekarang, ujarnya.
Program Studi Ilmu Pemerintahan memerlukan saran dan masukan terhadap penyempurnaan visi, misi, dan kurikulum program studi agar ke depan kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan mencerminkan dinamika kebutuhan dunia kerja.
Sebagai pengelola program studi, ia menginginkan kurikulum yang disusun berbasis kompetensi sehingga lulusan ilmu pemerintahan dapat diserap di dunia kerja dengan cepat (kurang dari 6 bulan sejak lulus). Oleh karena itu, menjadi penting meminta saran dan masukan dari stakeholders terkait sehingga kurikulum yang disusun nantinya tepat sasaran.
Selain berdiskusi terkait dengan visi, misi, dan kurikulum, pada kesempatan yang sama, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja juga menyosialisasikan jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yaitu Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) kepada pimpinan lembaga yang dikunjungi.
Yahnu, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja menjelaskan bahwa di Universitas Baturaja, Program Studi Ilmu Pemerintahan merupakan program studi pertama yang mendapatkan izin dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk membuka jalur PMB melalui metode RPL Tipe-A sejak Semester Ganjil 2023/2024.
RPL ini dijelaskan oleh Eva Susanti, yang juga Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan, sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
“Hal-hal ini adalah upaya dari kami, pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu untuk menempuh pendidikan formal atau pembelajaran sepanjang hidup khususnya terkait Ilmu Pemerintahan.
Kami mengajak masyarakat dan stakeholders terkait untuk menjadi Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.). Gunakan skill, keahlian, dan pengalaman kerja untuk meminimalisir sks yang perlu diselesaikan. Tidak ada kata terlambat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” pungkasnya. (**)
