JAKARTA-Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2019 itu dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta beberapa Gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, Bupati/Walikota, Dandim dan Kapolres, Selasa (08/08).
Rakor dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo meminta kepada Gubernur, Pangdam, Danrem, Kapolda, Bupati/Walikota, Dandim dan Kapolres beserta jajaran dibawahnya untuk segera melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), memadamkan api sekecil apapun agar tidak makin meluas sehingga menyebabkan bencana asap.
Jangan meremehkan adanya hotspot, Jika api muncul langsung padamkan jangan tunggu sampai membesar. Tegas Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2019 di Istana Negara Jakarta.
Jokowi juga menyinggung soal aturan main penanganan Karhutla yang telah ditetapkan sejak terjadi bencana asap 2015 dan tidak terulang lagi, yakni telah meminta Panglima TNI dan Kapolri mencopot jajarannya yang tidak bisa menangani Karhutla.
Dalam penanganan karhutla, Jokowi meminta untuk mengutamakan upaya pencegahan sehingga kasus 2015 yang menyebabkan bencana asap ke negara tetangga tidak terjadi lagi. Jokowi juga mengingatkan jika dibandingkan 2015, tahun ini memang turun 81 persen, tetapi dibanding dengan 2018, tahun ini naik lagi.
Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap turun terus. Menghilangkan total memang sulit tetapi harus tekan turun. Kepala Negara menegaskan untuk segera menanggulangi bencana Karhutla sesegera mungkin, karena jika sudah meluas dan membesar akan sulit ditanganinya.
Apalagi di hutan gambut, sangat sangat sulit sekali padamnya. Meskipun saya belum dapat laporan terakhir dari Kepala BRG, apakah kanal-kanal untuk lahan gambut masih terus atau sudah berhenti. Tapi, ini dalam jangka panjang akan sangat berguna sekali dalam mengelola hutan dan lahan kita, katanya.
Untuk itu, Jokowi meminta Gubernur, Pangdam, Kapolda, kerja berkolaborasi, dibantu dengan Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan BRG (Badan Restorasi Gambut) menangani bencana karhutla ini. Disamping itu, Presiden Jokowi memberikan empat arahan mengenai pengendalian karhutla.
Di hadapan sejumlah Kepala Daerah dan TNI/Polri dari berbagai wilayah, Kepala Negara terlebih dahulu mengingatkan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Karhutla tersebut menimbulkan kerugian yang amat besar sehingga Presiden tak ingin hal itu kembali terjadi.
Maka itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang meluas dan berdampak besar, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada para peserta rakornas dan jajaran terkait. Sebagai arahannya yang pertama, Kepala Negara meminta jajarannya untuk memprioritaskan pencegahan. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kegiatan patroli terpadu untuk melihat potensi munculnya titik panas di sejumlah wilayah dalam area pemantauan.
Kemudian yang kedua, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajarannya, khususnya Badan Restorasi Gambut, untuk melakukan penataan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan. Tujuan dari penataan ekosistem gambut tersebut selain untuk menata lingkungan juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kalau musim panas dicek benar dan harus dilakukan secara konsisten. Tinggi permukaan air tanah agar gambut tetap basah dijaga terus terutama di musim kering, ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Negara meminta jajarannya untuk segera tanggap apabila menemukan titik api kecil sebelum nantinya meluas dan membesar. Kepada jajaran terkait, ia mengingatkan agar tidak meremehkan adanya titik panas yang muncul di sejumlah wilayah.
Yang ketiga, segera mungkin padamkan api kalau memang ada api. Jangan biarkan api itu membesar. Langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah. Tapi memang harus tetap dilakukan kalau api sudah besar, kata Presiden.
Adapun yang terakhir, terkait penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, Presiden meminta agar hal tersebut dilakukan dengan tanpa kompromi. Saya lihat ini sudah berjalan cukup baik. Saya pantau, saya monitor, di lapangan dilakukan tanpa kompromi, pungkasnya (yudi).
