BATURAJA OKU-Dalam rangka persiapan pengamanan menghadapi Pemilu Legeslatif dan Pilpres serentak 2019, Polres OKU menggelar apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018, di Mapolres OKU. Acara yang juga diikuti unsur TNI serta Pemkab OKU ini dipimpin Kapolres OKU AKBP Dra NK Widayana Sulandari. Dihadiri langsung Bupati OKU H Kuryana Azis, Wakapolres OKU Kompol Nurhadiansyah, Ketua KPU Naning Wijaya, Anggota Bawaslu Yeyen dan unsur Muspida OKU dan undangan lainnya, Rabu (19/09).
Kapolres OKU AKBP Dra NK Widayana Sulandari, saat menyampaikan amanat Kapolri berharap, agar mempedomani setiap tugas satuan fungsi, dan perkuat solidaritas TNI-Polri, guna mewujudkan Pemilu Aman, lancar dan damai serta menjaga netralitas TNI dan Polri. Operasi ini dilaksanakan dengan mengedepankan kegiatan Preemtif dan Preventif, berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional, ujarnya.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam amanat yang disampaikan Kapolres menyebutkan, Operasi Mantap Brata 2018 akan berlangsung selama 397 hari terhitung mulai 20 September 2018 hingga 31 Oktober 2019. Operasi yang digelar dalam rangka pengamanan Pemilu tahun 2019 ini melibatkan personil Polri dan dibantu unsur TNI dan stakeholder lainnya.
Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan. “Keberhasilan Polri, TNI, dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu tahun 2014, serta Pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu tahun 2019, kata Kapolri.
Menjaga netralitas, kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini, dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan massa pendukungnya, Pemda, media, tokoh masyarakat, serta pengawas Pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain itu, Gelorakan deklarasi Pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, Susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi;Lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif.
Menurutnya, kondisi ini akan menuntut pada upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Tidak hanya untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namun tetap bertahan. Dalam kacamata kamtibmas peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentu dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan di antaranya yang cukup jadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas dan penyebaran hoax dan hate speech yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tutupnya (yudi)
