SEKDA OKU Ikuti Vicon Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemda se Sumsel

oleh -135 views
Perwakilan KPK, Inspektur yang ada di Palembang

BATURAJA, Samudra.News-Sekda OKU Dr. Drs. Ir. H. Achmad Tarmizi, SE, MT, MSi, MH mengikuti Video Conference Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan Tahun 2020. Bertempat di Ruang Command Centre Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (6/5/2020).

Dari pantauan media pada acara tersebut dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru, Korwil II Sumatera supervisi pencegahan korupsi KPK RI Asep Rakhmat, Inspektur Provinsi Sumsel, Bupati/Walikota, Sekda Kab/Kota/Provinsi se Sumsel, Inspektur Daerah se Sumsel.

Selanjutnya pada Video Conference Sekda OKU didampingi Asisten I Slamet Riyadi, SSTP, MSi, Inspektorat, BKAD, BPBD, Dinkes, Dinsos, PMD, Kabag LPBJ, dan Kabag Hukum Setda OKU.

Mengawali acara ini, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan rapat koordinasi ini adalah untuk memaparkan pengawasan dan pecegahan yang telah dilakukan KPK sepanjang tahun 2019 yang lalu.

KPK memberikan masukan kepada instansi terkait agar tidak terjadi penyimpangan serta memberikan sosialisasi terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020 ini.

Herman Deru berharap, KPK dapat memberikan bimbingan dan pembinaan terkait temuan yang telah didapat, agar tidak terulang kembali pada tahun berikutnya.

Gubernur mengatakan Rakor ini sangat penting bagi semua pihak terkait dengan pencegahan korupsi, untuk itu gubernur mengharapkan  supaya kepala daerah di Sumsel  untuk memperkuat koordinasi sekaligus memberikan pencerahan korupsi di Sumsel.

Sekda OKU bersama Asisten I saksikan Vicon

Sementara itu, perwakilan KPK RI saat membuka rapat koordaniansi ini, Nurul Ghufron menekankan kepada kepala daerah agar berkomitmen dan mendukung tugas dan fungsi APIP dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan pengawasan di daerah. Hal tersebut searah dengan RPJMN 2020-2024.

Korwil II Sumatera Supervisi KPK RI Asep Rakhmat, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah strategic partner  diharapkan dapat menjadi penasehat yang baik bagi kepala daerah dan sebagai early warning system memberikan masukan sebelum terjadi penyimpangan dengan memetakan risiko.

Baca Juga :   SERTIJAB 4 PJU POLRES OKU, Terdapat Polwan Yang Menjabat Kasat Lantas

Program koordinasi supervisi pencegahan dan pemberantasan korupsi meliputi 8 area strategis yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi antara lain, e-Budgeting dan e-Planing,

Kemudian pengelolaan aset, manajemen SDM, optimalisasi PAD, peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan dana desa, pengadaan  barang dan jasa, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pungkasnya (yudi).