PSBB Di Palembang & Prabumulih Dimulai H+2 Lebaran

oleh -127 views
Gubernur jelaskan status ke dua Kota di Sumsel

PALEMBANG, Samudra.News-Kementerian Kesehatan telah menyetujui usulan Pemerintah Kota Palembang dan Kota Prabumulih, yang diajukan melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, persetujuan PSBB di Palembang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/307/2020. Sementara untuk Prabumulih, mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/306/2020.

Meski telah mendapat persetujuan, namun PSBB belum akan langsung diterapkan. Rencananya, pemberlakuan PSBB di Kota Palembang dan Kota Prabumulih, baru akan berjalan efektif pada 25 Mei 2020, atau H+2 Hari Raya Idul Fitri, kata Herman Deru di Bina Praja Palembang, Rabu (13/5/2020).

Masa rumusannya saya berikan waktu maksimal satu pekan. Masing-masing Walikota sudah dapat menyerahkan drafnya kepada saya agar ditandatangani. Kemudian kita terapkan dulu melalui sosialisasi, jadi efektif berlakunya PSBB mulai 25 Mei atau H+2 lebaran.

Gubernur mengatakan, untuk teknis penerapan sosialisasi PSBB nanti, harus menerapkan konsep, yang kemudian baru dikuatkan dengan Peraturan Walikota (Perwali), sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pada intinya, Palembang dan Prabumulih sudah siap untuk PSBB, tapi butuh aturan. Untuk membuatnya harus duduk bersama dulu dengan pemangku masyarakat, dan alim ulama, agar tidak ada kontra saat berjalan. Karena nantinya ini bermuara pada penegakan hukum, baik denda maupun sanksi lainnya.

Diungkapkannya, masa waktu pemberlakuan PSBB tahap pertama selama 14 hari. Jika terjadi penurunan kasus positif virus Corona (Covid-19), maka PSBB akan dihentikan. Begitupun sebaliknya, jika tidak ada penurunan maka PSBB boleh diperpanjang.

Konference pers dihadiri ke dua Walikota PSBB

Herman Deru menginginkan semua petugas yang bekerja dalam penerapan PSBB dapat ikhlas, tegas, humanis dan tetap semangat, bila perlu sidang di tempat, ujarnya.

Baca Juga :   Keluarga H Muhtadin Serai Memenangkan Lomba Mancing HUT RI Ke-73

Meskipun di Sumsel merupakan yang pertama penerapan PSBB, namun dirinya meminta supaya Pemerintah Kota Palembang dan Kota Prabumulih membuka data secara transparan. Jika belum mencukupi, maka Provinsi yang akan menyangganya.

Kedua Kota yakni Palembang dan Prabumulih yang menerapkan PSBB ini, PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) tergantung pada aktivitas sektor pajak, Pemerintah Provinsi siap membantu, katanya.

Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen Irwan mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan gelar pasukan dan menyiapkan ribuan pasukan cadangan, jika kurang maka akan kita tambah lagi.

Senada, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan personel dalam mengamankan penerapan PSBB di Palembang dan Prabumulih.

Palembang ada 1.000 dan Prabumulih 500 sampai 600, jika masih kurang akan kita tambah dari Polres, saya yakin PSBB ini tetap berjalan baik, pungkasnya (wahyu).