PKPU NO 1/2020: Yang Pernah Menjabat Gubernur/Wagub Tidak Boleh Calon Setingkat Bupati Ditempat Yang Sama

oleh -2.003 views
Ketua KPU Kabupaten OKU Naning Wijaya, ST

BATURAJA,Samudra.News-Tahapan pencalonan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak Tahun 2020 mendatang, KPU Kabupaten OKU, mengklaim sampai saat ini masih berpedoman pada Peraturan KPU No 1/2020.

Yakni tentang perubahan ke tiga atas Peraturan KPU Nomor 3/2017 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini ditegaskan Ketua KPU OKU Naning Wijaya, ST didampingi anggota KPU OKU, Jaka Irhamka, SH saat dibincangi awak media di ruang kerjanya, Rabu (15/7/2020).

Ketua KPU OKU Naning Wijaya menjelaskan, dalam Peraturan KPU No 1/2020, ada beberapa syarat untuk mencalonkan diri menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati. Antara lain yakni Warga Negara Indonesia (WNI),

Kemudian Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berusia 25 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon.

Serta beberapa syarat dan ketentuan lainnya yang sudah diatur dalam Peraturan KPU No 1/2020 tentang pencalonan, kata Ketua KPU Naning Wijaya, ST.

Ketua KPU melanjutkan ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dalam Peraturan KPU No 1/2020 dalam hal pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

Antara lain “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama”.

Selanjutnya “Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama”.

Dalam pencalonan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 mendatang, sampai saat ini kita masih tetap berpedoman pada Peraturan KPU No 1 Tahun 2020, jelas Ketua KPU Naning Wijaya, ST.

Terkait putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 6 P/HUM/2020, pada intinya putusan mengabulkan gugatan pemohon asal Tanggerang Banten terkait syarat pencalonan yang ada dalam pasal 4 PKPU No 3/2017 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Baca Juga :   Kapolsek Lubuk Batang Gelar Sholat Istisqa Bersama Masyarakat

Menyikapi hal ini, KPU Kabupaten OKU masih berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumsel. Intinya kita masih menunggu aturan lebih lanjut. Sampai saat ini kita berpedoman pada Peraturan KPU No 1/2020, pungkasnya (rn/yudi).