Pemkab OKU 4 Kali Berturut-Turut Menerima Penghargaan Peduli HAM

oleh -110 views
Gubernur Sumsel H.Herman Deru

PALEMBANG,Samudra.News-Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly memberikan penghargaan kepada Bupati OKU Drs. H. Kuryana Azis yang diserahkan oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan dan HAM Kanwil Kemenkuham Sumsel.

Pemberian penghargaan tersebut karena Pemkab OKU berhasil membina dan Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), pada acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 tahun 2020 secara virtual bersama Presiden RI Joko Widodo, dari Griya Agung Palembang, Senin (14/12/2020).

Kabupaten OKU merupakan Salah satu Kabupaten dari sebelas (11) Kabupaten yang diberikan Penghargaan Tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.HA.04.03 Tahun 2020.

Bupati OKU terima penghargaan Kabupaten Peduli HAM

Pemberian Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten OKU atas upaya dalam membina dan mengembangkan Kabupaten yang Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019 dan ini merupakan piagam penghargaan mulai dari tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 artinya Pemkab OKU sudah mendapatkannya 4 kali berturut-turut.

Dalam sambutannya Herman Deru bangga atas pencapaian yang diterimanya sejak tahun 2018 itu dan berkomitmen akan memberikan pelayanan Hukum dan HAM yang lebuh baik lagi pada masyarakat Sumsel.

Penghargaan ini membuat kita semakin confidence (percaya diri) menegaskan bahwa di daerah ini memang Zero Konflik. Yang artinya tidak ada hak-hak masyarakat yang paling fundamental yakni hak asasi yang tidak diberikan sebagaimana mestinya. Ini mesti menjadi cambuk kita untuk berbuat lebih baik lagi, tegasnya.

Lebih jauh Herman Deru mengatakan, berbagai penghargaan kepedulian HAM ini sering diterima baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu Ia menghimbau hal itu dapat menjadi peringatan bagi semua pihak untuk tetap konsisten terhadap pelayanan hak asasi manusia (HAM).

Baca Juga :   Kakek Ditemukan Meninggal Di Atas Pance.

Herman Deru mengatakan dalam implementasinya, pelayanan HAM ini tidak sederhana karena kepala daerah tidak berjalan sendiri tapi ada Forkopinda juga jajaran hingga Kepala Desa dan Lurah yang dapat menjadi ujung tombak pelayanan HAM.

Meski tahun ini ada 11 Kabupaten/Kota saja yang mendapatkan penghargaan, namun kata Herman Deru hal itu harus tetap menjadi semangat bagi Kabupaten/Kota lain untuk melayani masyarakat memberikan hak-hak masyarakat seperti yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, pungkasnya (hm/yudi).