BATURAJA,Samudra.News-Ketua Fraksi Demokrat DPRD OKU sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan DPC Partai Demokrat Dra. Hj. Indrawati, MH saat ditemui di Kediamannya mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bisa membuat rakyat semakin terpuruk.
Sebab, keputusan pemerintah itu bakal berdampak cepat ke seluruh sektor dan lapisan masyarakat yang diiringi oleh kenaikan seluruh harga barang pokok. Sedangkan pendapatan masyarakat tetap, sehingga akan terjadi inflasi berkepanjangan, ujarnya.
Ini tidak sebanding dengan dampak yang diterima oleh rakyat. Ketika harga BBM naik, serentak harga barang akan naik sementara pendapatan mereka tetap dan tidak bergerak bahkan berkurang. Ini rakyat akan lebih terpuruk lagi, kata Bu Iin sapaan akrabnya, Selasa (6/9/2022).
Bu Iin melanjutkan, tidak ada upaya penghematan yang dilakukan pemerintah. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat.
Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah. Selain itu, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu, uangnya sekarang kemana?
Kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat. Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah, katanya.
Maka itu, dia mengkritik keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut. Dia menilai keputusan pemerintah itu sangat tidak tepat. Ini akan menimbulkan pemikiran negatif di masyarakat, Bahkan bangsa ini bisa antipati terhadap pemerintah, ujarnya.
Menurut dia, alasan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM karena hampir 70 persen dinikmati oleh kalangan mampu itu hanya membuktikan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja dengan baik. Itu menjadi bukti bahwa pemerintah sangat lemah. Mengatur dan mendistribusikan BBM bersubsidi saja tidak mampu dan tidak tepat sasaran, ucapnya.
Dia menambahkan, apalagi sebagai pengganti subsidi dengan bantuan langsung tunai (BLT), justru hal itu tidak akan efektif karena sifatnya sementara dan tidak merata. Dia berpendapat, seharusnya pemerintah fokus saja pada pemulihan dan pemerataan ekonomi agar kesejahteraan rakyat meningkat.
Justru dengan BLT akan terjadi lagi hiruk-pikuk di masyarakat. Karena berhubungan lagi dengan data. Ada yang harusnya menerima tapi mereka tidak terdata, ini malah terjadi lagi gesekan sosial di masyarakat nantinya, kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD OKU ini.
Dia pun mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan rakyat karena ketidak cakapan dalam mengelola negara dengan baik. Jangan korbankan rakyat kecil yang seharusnya kita dilindungi dan disejahterakan sesuai dengan UUD 45, tapi malah menyusahkan mereka karena pemerintah tidak bisa bekerja, pungkasnya (yudi).
