BATURAJA OKU-Bupati OKU Drs. H. Kuryana Azis melepas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten OKU ke Depdagri Jakarta dan FPK Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Pelepasan terbutberlangsung di Rumah Kabupaten, Selasa (12/11/2019).
Dari pantauan Samudra.News pelepasan FPK ke Depdagri dan FPK Bandung dihadiri Assisten I Priyatno Darmadi, Kadin PUPR Chandra Dewana, Kaban BKPSDM Mirdaili, Kadinsos Syaiful Kamal, Kaban Kesbangpol Taufik, Dirut PDAM H. Abi Kusno, Kabag Humas dan Protokol dan Jajaran Pemkab OKU.
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten OKU selaku pelaksana kegiatan H. Supriyadi Yazid mengatakan, maksud kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) guna meningkatkan peran FPK sampai ketingkat desa, ujarnya.
Tujuan dari kegiatan ini untuk pendalaman materi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten OKU ke Kementrian Dalam Negeri Jakarta dan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan ini diikuti oleh 21 Orang Peserta terdiri dari 17 Orang Pengurus dan Anggota FPK diantaranya Apratama Dedi, Darman Safei, H. Muhammad Teguh, Izudin serta di dampingi 4 orang dari Kesbangpol Kabupaten OKU.
Ditempat yang sama, Bupati OKU Drs. H. Kuryana Azis didampingi Kaban Kesbangpol Kabupaten OKU menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh FPK OKU ini. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan kepada peserta bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sebuah organisasi.
Sebuah organisasi harus ada kegiatan seperti rencana dan program yang akan di jalankan, dengan adanya kegiatan seperti ini diharapkan kepada peserta dapat diimplementasikan di kehidupan masyarakat serta dapat meningkatkan komunikasi yang harmonis dengan berbagai etnis, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta bisa memberikan sumbangsihnya untuk Pemkab OKU.
Disamping itu juga kegiatan ini merupakan ajang bertukar pikiran dan wawasan sesama peserta lain, terutama pengurus FPK dari Kabupaten Bandung Jawa Barat. Bupati Kuryana Azis mengharapkan agar FPK dapat terus membangun sinergi dengan pemerintah tidak hanya dengan Kesbangpol semata.
FPK adalah organisasi mandatory yang lahir dari kebutuhan negara dan hasil dari pemikiran-pemikiran dari pemikir negara Indonesia yang melihat pentingnya FPK itu ada di masyarakat yang diperkuat dengan Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di daerah, katanya.
Keberadaan FPK, menurut Bupati sebagai perwujudan keberagaman di Kabupaten OKU. OKU merupakan Kabupaten yang heterogen dengan beragam ras, suku dan etnis yang menuntut kita untuk saling bertoleransi dalam menjaga Bhineka Tunggal Ika. FPK semoga bisa terus eksis dan bersinergi dengan pemerintah, pungkasnya (yudi).
